Sorotan Langsung dari Gubernur Jawa Barat
ayokutip.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi jalan rusak di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang disebabkan lalu lintas truk tambang. “Saya tidak rela masyarakat saya dilindas truk lagi, tidak rela napas sesak karena debu,” ujarnya pada Sabtu (13 Juli 2025).
Ia menyebut kerusakan ini merupakan akibat langsung aktivitas truk tambang batu andesit yang melintas setiap hari tanpa kendali. Jalan kampung yang seharusnya publik malah jadi medan tambang yang memperparah kesengsaraan warga Parung Panjang—termasuk gangguan kesehatan ISPA dan polusi debu yang menyelimuti permukiman mereka.
Dedi bahkan menyampaikan perasaannya secara emosional dan berurai air mata di hadapan ribuan warga setempat. Ia menyebut warga seperti dijadikan “keset” bagi perusahaan tambang—menyuarakan bahwa rakyatnya bukan alat untuk keuntungan orang kaya di Jakarta atau Tangerang.
Dampak Infrastruktur & Kesehatan Warga
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa jalan-jalan utama di Parung Panjang sudah rusak parah: berlubang, berdebu, dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Aktivitas angkutan material tambang dianggap tidak terkendali dan memperburuk kondisi jalan dalam waktu singkat.
Bukan hanya soal mobilitas, warga juga rentan terhadap kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat polusi debu dengan frekuensi tinggi, terutama bagi anak-anak dan lansia di daerah tersebut. Polusi ini menjadi problem kesehatan serius yang tidak boleh dianggap remeh.
Menurut estimasi awal, dibutuhkan dana sekitar Rp 1,2 triliun untuk membangun infrastruktur jalan bermutu sejak awal. Anggaran besar ini menimbulkan tantangan bagi Pemprov Jabar jika harus memikul sendiri dan mengharuskan kolaborasi antardaerah seperti Bogor, Banten, dan DKI Jakarta.
Rencana Pemerintah: Jalur Khusus & Pembebasan Lahan
Untuk meredam dampak buruk ini, Pemprov Jabar menyiapkan jalur khusus bagi truk tambang. Dedi mengungkap bahwa daerah tersebut akan dibebaskan lahannya oleh Pemkab Bogor, sementara pembangunan jalur baru akan menjadi tanggung jawab provinsi—agar truk tambang tidak lagi melintas di jalan umum Parung Panjang untuk publik.
Perencanaan itu masuk dalam skema pembebasan lahan dan pembangunan infrastuktur baru yang ditargetkan rampung dalam satu tahun anggaran. Menurut hasil rapat kerja Gubernur dengan partner wilayah, proses lelang untuk pembangunan jalan sudah berjalan secara terbuka dan transparan melalui mekanisme ULP Kabupaten Bogor.
Langkah ini tidak hanya soal fisik jalan, tapi juga upaya melindungi rakyat dari bahaya setiap hari. Dedi menegaskan bahwa jalan tersebut untuk rakyat, bukan untuk kepentingan tambang—dan rakyat sudah terlalu lama menderita akibat keegoisan proyek pembangunan besar di wilayah sekitar.
Seruan Kolaborasi & Tanggung Jawab Wilayah
Dedi menyampaikan pesan penting: wilayah seperti Jakarta dan Tangerang, yang mendapatkan manfaat dari material tambang asal Parung Panjang, harus turut bertanggung jawab dalam pemulihan infrastruktur hulu. Ia menyebut bahwa pembangunan di kota besar tidak sebanding dengan penderitaan rakyat di daerah penghasil material.
Dalam forum FKD-MPU di Jakarta, Dedi meminta agar pemerintah pusat hingga daerah menuntaskan tanggung jawabnya—sehingga pembangunan tidak menciptakan disparitas sosial antara kota dan desa. Kolaborasi antar wilayah menjadi solusi untuk menyelesaikan dampak eksternalitas negatif ini.
Beliau menambahkan bahwa rakyat Jabar butuh optimisme: tidak ada alasan untuk menunda perbaikan hingga korban atau kerusakan makin parah. “Kalau hanya alasan dana atau waktu, itu kamus orang pesimis,” tegasnya penuh semangat di hadapan pejabat tinggi Jawa-Bodetabek.
Respons Pemerintah Kabupaten Bogor
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menanggapi sorotan Gubernur dengan siap menuntaskan perbaikan jalan. Proses lelang perbaikan hingga rekonstruksi jalan di beberapa ruas penting di Parung Panjang sudah berjalan sejak Juni 2025 dan ditargetkan rampung akhir tahun atau awal 2026.
Rudy juga meminta masyarakat ikut mengawasi proyek agar terlaksana dengan baik. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab publik tidak hanya dari pemerintahan—masyarakat punya kewajiban juga untuk berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran publik untuk pemulihan kawasan mereka.
Beberapa ruas yang sedang dikerjakan meliputi Jalan Pingku–Kampung Asem Kuda (2,5 km), Jalan Caringin–Cilaketan–Parung Panjang (~2,3 km), Jalan Lumpang–Cikuda (~3 km), hingga segmen lain menuju Cigudeg dan Rumpin. Ini adalah bagian awal dari upaya perbaikan infrastuktur jalan di kawasan terdampak tambang.
Harapan Rakyat & Evaluasi Dampak Jangka Panjang
Warga Parung Panjang berharap agar janji pemerintah segera terealisasi. Selain perbaikan jalan, mereka menuntut penanganan kesehatan jangka panjang seperti pemeriksaan ISPA dan program penyerapan debu di lingkungan pemukiman.
Dedi dan Pemprov Jabar juga menyatakan siap menerapkan langkah kebijakan lebih luas: monitoring transportasi tambang, pembatasan jam operasional truk, hingga pengawasan lingkungan yang lebih ketat. Ini untuk menjamin dampak negatif tidak berulang dan warga kembali sehat seperti semula.
Evaluasi secara periodik diharapkan dilakukan setelah jalur khusus selesai dibangun, agar bisa jadi acuan model nasional bagaimana daerah.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan tegas menyerukan agar jalan rusak di Parung Panjang yang parah akibat aktivitas truk tambang segera ditangani. Ia membela hak rakyat: “Saya tidak rela rakyat saya kelindas truk, saya tidak rela napas masyarakat sesak karena debu.”
Pemprov Jabar menyiapkan anggaran dan jalur khusus untuk mengurangi dampak tambang di masa depan, sementara Pemkab Bogor telah mulai proses lelang perbaikan jalan yang ditargetkan rampung akhir 2025 atau awal 2026.
